Pulau Jawa dan Bali hanya dipisahkan selat yang sempit karena jaraknya tidak jauh, banyak orang bertanya-tanya, kenapa sampai sekarang belum ada jembatan yang menghubungkan keduanya? Apalagi Jembatan Suramadu sudah berdiri di Selat Madura. Jawabannya ternyata tidak sesederhana “kurang anggaran”. Ada faktor budaya, kepercayaan, teknis, dan kebijakan yang ikut berperan. Berikut penjelasannya.
Jarak Dekat, tapi Jembatan Tak Kunjung Ada
Selat yang memisahkan Jawa dan Bali panjangnya sekitar 5 kilometer, namun sampai sekarang belum ada jembatan yang menghubungkan kedua pulau. Selama ini, perjalanan darat antarpulau dilakukan lewat kapal feri dari Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk di Bali. Jalur ini sudah lama dipakai dan menjadi salah satu penyeberangan tersibuk di Indonesia.
Gagasan Lama yang Tidak Pernah Terwujud
Ide menyatukan Jawa dan Bali lewat jembatan bukan hal baru. Gagasan tersebut sudah ada sejak 1960-an. Rancangannya digagas guru besar ITB, Ir. Sedyatmo, dengan nama Tri Nusa Bimasakti, yaitu penghubung tiga pulau: Sumatra, Jawa, dan Bali. Namun, dari ketiga pulau itu, tidak ada satu pun jembatan yang terealisasi. Yang akhirnya selesai justru Jembatan Suramadu pada masa Presiden SBY, diresmikan 10 Juni 2009.
Alasan Utama: Makna Budaya dan Spiritual Selat Bali
Salah satu hal yang paling sering disebut adalah faktor budaya. Gagasan jembatan Jawa-Bali menghadapi penolakan karena Selat Bali dianggap memiliki makna kultural dan spiritual bagi masyarakat Hindu Bali.
Hal ini juga berkaitan dengan cerita rakyat. Dalam kisah mitologi, Dang Hyang Sidimantra disebut sengaja memisahkan Pulau Bali dan Jawa, dan cerita itu melekat kuat di masyarakat Hindu Bali. Karena itu, sebagian pihak khawatir jembatan penghubung akan merusak tatanan di Bali yang sudah ada sejak zaman leluhur. Perlu diingat, ini adalah kepercayaan dan tradisi masyarakat setempat, sehingga lebih tepat dipahami sebagai nilai budaya yang dihormati, bukan fakta teknis.
Penolakan dari Tokoh dan Pemerintah Daerah
Sikap ini tidak hanya muncul sebagai opini warga. Dalam catatan sejarah, Gubernur Bali pernah tetap menolak jembatan Jawa-Bali, sebagaimana diberitakan pada 2002. Pada 2016, gagasan Bupati Banyuwangi untuk membangun jembatan Jawa-Bali juga ditolak tokoh agama.
Pemerintah pusat pun pernah menyinggung hal ini. Pada 2009, pejabat terkait menyebut proyek Jembatan Bali harus disinkronkan dengan pemerintah daerah Bali karena ada aturan untuk menjaga kelestarian budaya, dan saat itu proyeknya masih berada pada tahap studi.
Faktor Teknis: Selat yang Tidak Mudah Ditaklukkan
Selain budaya, kondisi alam juga jadi pertimbangan. Ombak di Selat Bali dikenal ganas, sehingga rancangan jembatan dibuat lebih tinggi demi keamanan. Membangun struktur raksasa di perairan seperti ini tentu memerlukan kajian mendalam, mulai dari kedalaman laut, arus, hingga jalur pelayaran kapal yang harus tetap aman.
Apakah Dana Benar-Benar Bukan Masalah?
Judul yang beredar sering menyebut bahwa alasannya “bukan karena dana”. Kenyataannya, sisi biaya tidak bisa dihapus begitu saja dari pembahasan. Pada 2020, Kementerian PUPR menyebut belum ada rencana membangun jalan tol dari Ketapang ke Gilimanuk, dan menyatakan investor pun belum ada yang tertarik karena proyeknya butuh waktu sangat panjang dan biaya sangat besar.
Jadi, lebih tepat jika dikatakan bahwa dana bukan satu-satunya penghambat. Faktor budaya dan penerimaan masyarakat Bali tampak sangat menentukan, tetapi aspek biaya, minat investor, dan kebutuhan prioritas pembangunan juga ikut memengaruhi.
Pemerintah Memilih Memperkuat Jalur Feri
Hingga kini, arah kebijakan yang disampaikan cenderung memperbaiki layanan penyeberangan. Menurut pejabat PUPR, konektivitas Jawa-Bali tetap memakai kapal feri, dengan menambah layanan armada dan memodernisasi pelabuhan, bukan membangun jembatan tol.
Yang direncanakan adalah ruas tol baru di Bali, misalnya dari Gilimanuk ke arah Negara, sedangkan penghubung antarpulau tetap menyeberang menggunakan feri. Dengan kata lain, fokusnya adalah memperkuat jaringan jalan di Bali dan meningkatkan kualitas layanan feri.
Suara dari Daerah: Mana yang Lebih Mendesak?
Di tingkat daerah, pandangannya juga tidak seragam. Kepala Dinas PU Banyuwangi pernah menyebut jembatan perlu segera dibangun karena kepadatan kendaraan yang menyeberang makin meningkat dan dermaga terbatas. Sebaliknya, Bupati Jembrana menilai yang paling mendesak adalah peningkatan jalan Denpasar–Gilimanuk, bukan pembangunan jembatan. Perbedaan sudut pandang ini menunjukkan bahwa isu jembatan bukan hanya soal teknis, tetapi juga soal prioritas.
Syarat yang Diusulkan Jika Jembatan Dibangun
Seandainya suatu hari jembatan benar-benar dibangun, ada beberapa syarat yang pernah diusulkan. Di antaranya persetujuan masyarakat adat sejak tahap perencanaan, prioritas bagi logistik dan angkutan umum, serta dana pelestarian budaya dari pengunjung domestik. Usulan ini menggambarkan upaya mencari jalan tengah antara kebutuhan konektivitas dan penghormatan pada nilai-nilai lokal.
Penutup
Jembatan Jawa-Bali belum dibangun bukan karena satu alasan saja. Makna budaya dan spiritual Selat Bali, penolakan dari sebagian tokoh dan pemerintah daerah, kondisi alam, serta pertimbangan biaya dan minat investor sama-sama berperan. Untuk saat ini, kapal feri tetap menjadi penghubung utama kedua pulau, dan pemerintah memilih memperkuat layanannya. Apakah jembatan akan terwujud suatu hari nanti? Itu bergantung pada kesepakatan semua pihak, terutama masyarakat Bali.

